Hotel Salak Bogor, (03/10/2018), dalam penanganan pengendalian kerusakan perairan darat, tidak mungkin hanya dilakukan oleh pemerintah karena faktor keterbatasan baik sumber daya manusia, penganggaran serta target waktu yang harus dipenuhi dalam setiap kegiatan. Untuk itu perlu perlibatan sektor swasta (dunia usaha), serta masyarakat, yang dikenal dengan istilah Public-Private Partnership (PPP) yaitu kerja sama antara pemerintah dengan sektor swasta. Konsep Public-Private Partnership ini lebih ditekankan pada konsep keseimbangan bahwa kinerja swasta jangan sampai menurunkan daya tampung lingkungan tanpa di imbangi kontribusi nyata dalam pemulihannya dari pihak swasta. 

PT KTI di undang sebagai nara sumber dalam kegiatan Workshop Pengendalian Kerusakan Perairan Darat di Hotel Salak Bogor, Rabu 03 Oktober 2018, dengan tema materi: Belajar dari Realita: Manfaat memberikan imbal jasa lingkungan melalui Public-Private-Partnership besama masyarakat. Pembelajaran dari PT Krakatau Tirta Industri (KTI) sebagai pengguna jasa dan pemanfaatan air yang dijaga di kawasan hulunya, proses dan perjalanan kerjasama PT KTI dengan masyarakat di hulu Cidanau. Dalam acara seminar yang diselenggarakan Oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dimana nara sumber lain diantaranya; (1) Ir. Sakti Hadegengganan, Mfor. Sc, Direktur PKPD, Ditjen PDAS HL, KLHK, (2) Assisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, (3) Direktur Kehutanan dan Konservasi Sumber Daya Air, Bappenas (Dr. Nur Hygiawati Rahayu, ST., MSc, (4) Direktur Bina Operasional dan Pemeliharaan, Ditjen SDA, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, (5) Kepala Pusat Air Tanah dan Geologi Tata Lingkungan, Badan Geologi, Kementerian ESDM, (6) Forum DAS Provinsi Banten Bpk. Nana Rahadian.